The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia
The Definitive Guide to reformasi intelijen indonesia
Blog Article
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.
[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer
Serangan bulan Januari dan November yang menewaskan 147 orang, memicu kecaman terkait reaksi badan intelijen.
Konfik yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah pada 1998-2001 juga merupakan salah satu contoh. Konflik di Poso melibatkan konflik antara agama Islam dan Kristen yang berakibat pada kerusuhan massal yang memakan banyak korban meninggal, korban luka, dan tempat peribadatan dan rumah yang dibakar oleh oknum tidak bertanggung jawab.
[twenty] Moerdani is known as a army officer who has been linked to the intelligence functions a lot, so his figure is commonly regarded as mysterious. Moerdani was immediately involved with the military operation handling the hijacking of Garuda Indonesia Flight 206 at Don Mueang Airport, Bangkok, Thailand on March 28, 1981, an occasion that was later documented as the primary airplane hijacking in Indonesian airline record and the first act of jihadist terrorism in Indonesia.
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, informasi intelijen tetap sangat penting dalam merumuskan strategi diplomatik dan militer.
Selain melakukan pekerjaan intelijen, Baintelkam dan Satintelkam juga melayani masyarakat terkait beberapa hal yaitu:
By using the term to determine teams in conflict with the Pancasila ideology—the official state ideology as stipulated with the constitution—BAIS divides the resources from the danger into the next classes:
Ketika situasi darurat menjadi permanen maka perlu disusun hukum yang memberikan kewenangan ekstra bagi intelijen, untuk mampu menunaikan tugasnya dengan baik.
Reformasi Intelijen Indonesia saat ini dihadapkan pada dua tantangan utama yang harus segera diselesaikan, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
In the case exactly where the Vice President becomes the President, the Folks’s Consultative Assembly shall convene a Particular session to elect a fresh Vice President from a listing of two candidates proposed with the President. The rationale of It's because the Constitution doesn't enable the Business of your Vp to remain vacant for greater than 60 times. The Structure also specifies the order of succession once the vp. At the moment, really should equally the president and vice chairman vacate their workplaces; the Minister of International Affairs, the Minister of Internal Affairs, and the Minister of Defense shall presume the Workplace of the President quickly. Then, in another 30 days, the Parliament shall choose the subsequent President and Vp with the two candidates nominated informasi lebih lanjut because of the political get-togethers whose candidates were being the winner plus the runner-up in past times presidential election. The Structure also supplies to the President to become impeached and faraway from the Workplace When the President is considered unfit to execute his responsibilities and it has committed crimes for instance corruption or treason versus the state. On top of that, the Parliament can summon the Supreme Court to test the President and ask the Constitutional Court to explore the issue. Inside of a situation such as this, the President will be specified the prospect to defend himself/herself ahead of the People’s Consultative Assembly decides to impeach him/her or not.
Konflik kekerasan komunal merupakan konflik yang terjadi antara dua kelompok atau satu kelompok masyarakat diserang oleh kelompok lain, pengelompokan komunal bisa berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, afiliasi politik atau hanya sekedar perbedaan kampung.
Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi goal menjadi tidak terpengaruh.[19]